MALANG, JATIMPERS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bebas maladministrasi, dan menekankan pentingnya pelayanan yang inklusif bagi kelompok rentan dan masyarakat berkebutuhan khusus. Karena itu perangkat daerah harus terus berinovasi dan beradaptasi, termasuk melalui integrasi layanan berbasis teknologi agar pelayanan publik menjadi lebih sederhana, cepat, dan efektif.
HAL TERSEBUT ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, dalam Forum Diseminasi Evaluasi Penilaian Maladministrasi Tahun 2025 dan Persiapan Penilaian Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Malang, Kamis (21/05/2026) di Malang.
“Evaluasi pelayanan publik harus menjadi ruang refleksi dan perbaikan bersama bagi seluruh perangkat daerah. Berbagai transformasi dan pembenahan pelayanan publik sebenarnya telah dilakukan secara konsisten, namun perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik terhadap indikator penilaian pelayanan publik,” katanya.
Dia menegaskan, pelayanan publik yang baik sejatinya menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi. Karena itu penting membangun empati dalam pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan unit pelayanan harus mampu menempatkan diri sebagai masyarakat yang datang untuk dilayani, mulai dari kemudahan akses informasi, kenyamanan fasilitas, hingga sikap ramah petugas pelayanan.
“Hal-hal sederhana, seperti petunjuk arah, akses parkir, kenyamanan ruang tunggu, hingga keramahan petugas sering kali menjadi penilaian utama masyarakat,” tegasnya.
Menurut pejabat eselon II A ini, di tengah perkembangan media sosial dan derasnya arus informasi, sensitivitas aparatur menjadi semakin penting. Pengalaman masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dengan cepat tersebar dan membentuk persepsi publik terhadap kualitas layanan pemerintah.
Selain itu, Erik juga menekankan pentingnya pelayanan yang inklusif bagi kelompok rentan dan masyarakat berkebutuhan khusus. Ia mendorong seluruh perangkat daerah terus berinovasi dan beradaptasi, termasuk melalui integrasi layanan berbasis teknologi agar pelayanan publik menjadi lebih sederhana, cepat, dan efektif. “Komitmen pelayanan harus mengalir di semua level, mulai dari staf hingga pimpinan. Jangan sampai pelayanan terhambat hanya karena proses birokrasi yang panjang dan berbelit,” tegasnya.
Melalui forum ini, seluruh perangkat daerah semakin siap menghadapi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (ind/mat)
About the Author
